Pendekatan Deep Dialogue dan Critical Thinking
(Sebuah Tindakan Prefentif Menuju Umat Bersinergi untuk Kejayaan Negeri)

[ Esai Terbaik Pertama versi Lomba Menulis Esai IKPM 2007 ]

Oleh: Dhoriefah Niswah El-Fidaa’ dan Siti Majidah

Dekadensi moral dan intelektual mahasiswa Indonesia di Mesir (baca: Masisir) mensinyalir sebuah polemik berkepanjangan yang perlu untuk kita sikapi bersama. Stabilitas kehidupan yang nyatanya kita inginkan terarah ke habitat kita sebagai mahasiswa Indonesia yang belajar di bumi kinanah nyaris tak terfikirkan. Perpecahan-perpecahan yang terjadi semakin marak dibahas dan tindakan merasa diri paling benar lebih dikedepankan ketimbang berupaya mencari solusi bersama sehingga tercapai kata sepakat.

Terkotak-kotaknya tipologi kehidupan Masisir merupakan salah satu motif terjadinya ketimpangan-ketimpangan tersebut. Sebagai contohnya, mahasiswa disorientasi yang terkesan sangat apatis terhadap aroma intelektual. Mereka terjebak dalam rutinitas yang merubah total prinsip rancang bangun yang mereka persiapkan sebelumnya. Dalam artian, mereka berlawanan arah dengan angin ambisi positif mereka. Dimensi-dimensi yang mereka sentuh pun hanya berkisar dunia cyber, killing time, dan hal-hal yang berbau hedonisme. Sehingga mereka tak begitu cerdas melihat realita kehidupan karena tidak terbiasa untuk berfikir secara sistematis dan kreatif. Lebih-lebih daya saing mereka yang lemah sehingga mereka tidak terbiasa untuk hidup percaya diri.

Sementara mereka –kaum intelektual- di samping berkutat dalam peningkatan diri dan acuh terhadap mereka –kaum disorientasi- juga terlalu sibuk untuk beradu argumen dalam menyuarakan keunggulan komunitas mereka yang berujung pada perpecahan. Sebagai contoh, maraknya budaya kritik-mengkritik yang tidak sehat di berbagai buletin Masisir yang sudah menjadi trademark jargon-jargon intelek akhir-akhir ini. Iklim yang tidak sehat seperti inilah yang harus segera diluruskan dalam status kita sebagai mahasiswa Indonesia muslim yang bermoral.

Sekarang, marilah kita flashback pada background kita sebagai generasi bangsa. Apabila kita mencoba menilik kondisi Indonesia saat ini, sangatlah miris. Permusuhan yang berbau SARA terus mewarnai perpecahan bangsa sehingga anak generasi mengalami masa-masa dilematis menuju arah kemajuan di tengah carut-marutnya stabilitas nasional.

Sebut saja tragedi bom Bali yang merenggut 200 jiwa. Peristiwa ekstrim yang seperti ini mengganggu integritas kita sebagai warganegara yang memiliki ideologi ‘berbeda-beda tetapi tetap satu’. Para wisatawan asing merubah cara pandang mereka terhadap Bali yang semula merupakan proyek penyegaran stimulan-stimulan otak sebagai neraka keangkaramurkaan bangsa Indonesia.

Tak hanya sampai di sini, peristiwa pembakaran tempat-tempat ibadah, teror yang terus mencekam masyarakat dan pembunuhan berdarah antar umat beragama seperti halnya yang terjadi pada kasus Poso menyisakan trauma mendalam bagi warga Poso khususnya dan warganegara Indonesia pada umumnya. Bagaimana tidak? Sebagaimana dilansir salah satu media massa, ratusan nyawa telah melayang, belum lagi yang mengalami luka-luka dan melarikan diri dalam keadaan traumatis adalah suatu PR besar bagi kita bersama untuk mencermatinya dan kemudian kita adakan power sharing baik secara vertikal maupun horisontal. Situasi seperti ini menggambarkan keruntuhan keadaban publik (collapse of public civility) yang terjadi akibat adanya pendangkalan moral di masyarakat.

Di sisi lain, antek-antek sipil negara yang sejatinya menjalankan amanatnya sebagai pamong masyarakat beramai-ramai unjuk gigi dalam agenda perpolitikan nasional. Secara teoritis, mereka beranggapan bahwa merekalah yang mampu memberikan pencerahan pada wajah perpolitikan nasional. Namun pada prakteknya, mereka cenderung tenggelam ke sebuah proses politik yang manipulatif, destruktif dan mengarah pada sikap defeatism (menyerah). Sementara oknum dari organisasi-organisasi kemasyarakatan yang diharapkan mampu menyampaikan aspirasi masyarakat justru membenarkan suatu kesalahan sistem kenegaraan dan alih-alih memperbodoh diri mereka dengan turut andil dalam day to day politics.

Akal licik beberapa aparat pemerintahan dalam rangka mengibuli masyarakat di infrastruktur sektor ekonomi membuka pintu-pintu maksiat yang tak kunjung berakhir. Sebagian dari mereka menghambur-hamburkan uang negara dengan dalih menjalankan amanat rakyat, sehingga menjamurlah budaya KKN di bumi pertiwi tercinta dan menempatkan Indonesia pada rangking kelima negara “terkorup di dunia”. Di samping itu, indeks korupsi Indonesia sangat rendah yaitu 2,4 poin yang memposisikan Indonesia sebagai negara yang tidak lulus dalam rangka penegakan hukum (law emporcement). Hal ini disebabkan karena selama ini Indonesia terkesan memarginalkan perkara korupsi dan menganggap bahwa korupsi hanyalah sekedar bacaan, bukan sebagai larangan yang harus ditaati. Dan pada tahap klimaks seperti inilah, sudah selayaknya kita meletakkan kriminalitas korupsi sebagai perkara extraordinary (luar biasa).
Belum lagi perpecahan yang terjadi di konstruksi bangunan umat Islam sendiri yang disebabkan oleh pengklaiman masing-masing golongan terhadap kebenaran ajaran dan faham yang mereka usung, terlalu ekstrim, tak mau berkompromi demi tercapainya kepentingan bersama, dan terus didera konflik internal yang tak kunjung berhenti. Pengklaiman ini menimbulkan dikotomi-dikotomi dan sekat-sekat dalam tubuh Islam sendiri. Salah satu contoh, peristiwa saling kafir-mengkafirkan antara kubu yang mengklaim dirinya sebagai kaum fundamentalis dengan golongan liberal dan progresif yang sudah mencapai pada level yang sangat memprihatikan sekali.

Umat Islam (bangsa Indonesia) tidak lagi menaruh kepercayaan dengan golongan lainnya. Antara satu golongan dengan golongan yang lain saling tuding menuding kesesatan. Yang akhirnya umat Islam tidak bisa berada dalam satu kepemimpinan. Ironisnya, kita umat Islam tidak menyadari hal tersebut sehingga akhirnya umat terkondisi dengan pengkotakan-pengkotakan yang mempunyai cara pandang hizbi (bersifat kelompok). Implikasinya, umat Islam terperangkap ke dalam berbagai kelompok hizbiyah dan kukungan disiplin fanatisme golongan. Jika ini terus saja dibiarkan maka akibatnya akan membahayakan persatuan umat Islam itu sendiri dan akan semakin mempermudah musuh-musuh Islam dalam menceraiberaikan kesatuan umat ini. Padahal sudah jelas-jelas termaktub, Islam adalah satu-satunya agama rahmatan li al-‘âlamîn bagi seluruh umat manusia. Berawal dari perpecahan intern di dalam Islam itulah yang menyebabkan umat ini kalah jauh dengan perkembangan pesat yang ada di Barat. Padahal jika kita telusuri, sejarah mengatakan bahwa kemajuan bangsa Barat sekarang adalah akibat dari kepiawaian mereka dalam mempelajari peninggalan manuskrip Islam yang konon merupakan sebuah peradaban yang maju di dunia. Maka, sudah saatnya umat Islam mencari solusi bersama untuk dapat mengobati penyakit yang menggerogoti tubuh Islam. Mungkin salah satunya dengan mengesampingkan perbedaan itu untuk menemukan titik temu yang sama.

Permasalahan tidak berhenti sampai di sini saja karena ternyata gejala-gejala ekstrimisme pun muncul akibat pendangkalan intelektualitas masyarakat. Hal ini didukung oleh merosotnya kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintah pun cenderung apatis terhadap peningkatan sektor pendidikan. Subsidi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sangatlah minim dibandingkan subsidi yang disalurkan untuk sektor lain. Padahal upaya dalam mencerdaskan bangsa merupakan tanggungjawab penuh pemerintah. Apakah mereka sadar bahwa keapatisan mereka merupakan pengkhianatan terhadap amanah jutaan rakyat?
Keapatisan dan ketidakseriusan pemerintah dalam pelayanan pendidikan bermutu bagi rakyatnya bisa kita lihat dari jumlah anggaran pendidikan yang dikucurkan oleh pemerintah hanya berkisar 20% saja dari anggaran belanja negara. Ini sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya yang sangat memprioritaskan mutu pendidikan bangsanya, sehingga mereka tidak segan-segan untuk mengucurkan banyak dana demi peningkatan mutu pendidikan di negaranya. Faktor dana saja tidak cukup memadai untuk tercapainya mutu pendidikan yang diharapkan. Bahkan, pendidikan nasional memiliki cacat pada minimnya rasio antara guru dan murid, sementara jumlah murid seiring berjalannya waktu mengalami penambahan yang sangat besar jumlahnya, kurang terpenuhinya fasilitas pendidikan, terbatasnya jumlah guru dan staf pengajar yang kompeten, dan tanggungan sekolah yang setiap tahun selalu mengalami lonjakan sehingga pendidikan dan pengajaran tidak sepenuhnya dirasakan oleh seluruh cikal bakal bangsa. Dan inilah yang menjadi kendala “pendidikan nasional” yang menghalangi tercapainya stabilitas pembangunan negara. Maka tidak salah jika Indonesia dalam peningkatan mutu pendidikan harus rela berada di peringkat ke 50 dari 125 negara berdasarkan hasil survey Global Competitiveness Index. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius agar mendukung terciptanya SDM yang berkualitas dan siap pakai sehingga kita bisa mewujudkan generasi bangsa bersinergi demi kejayaan bangsa. Bukan suatu kemustahilan untuk mewujudkannya jika kita semua sadar akan urgensi pendidikan anak bangsa sehingga semua pihak dapat berjalan di bawah satu visi dan misi yang sama dalam mencerdaskan bangsa.
Apabila sebuah bangsa sudah mapan dan matang dalam pendidikannya maka bangsa tersebut bisa untuk menguji daya saing SDM rakyatnya dengan negara-negara lain karena menurut Presiden RI, ada sembilan pilar yang harus diperhatikan untuk mengukur daya saing sebuah bangsa. Pilar-pilar tersebut adalah institution, insfractructur, macro economy, health and primary education, higher education and training, market effiency, technology readiness, business dan innovation. Nah, di sinilah pendidikan menempati urutan pertama dan terpenting dalam mewujudkan sebuah masyarakat madani. Coba kita bayangkan bersama jikalau mutu pendidikan negara kita maju dan seluruh anak bangsa dapat merasakan nikmatnya pendidikan maka masalah-masalah lainnya dalam mewujudkan suatu masyarakat madani (civil society) akan terasa mudah untuk diatasi.

Berbagai kompleksitas permasalahan di atas merupakan cerminan kita bersama dan menuntut agenda besar pada diri kita untuk bersama-sama sensitif terhadap fenomena yang terjadi di tanah air. Tak hanya itu, sudah seyogyanya kita sebagai anak seribu pulau yang diharapkan mampu mewarnai agenda nasional bersatu padu dalam mengakomodir visi dan misi yang memberikan arus segar pembangunan Indonesia di samping usaha kita dalam meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia kita masing-masing. Arus informasi dan komunikasi inter dan antar mahasiswa perlu digalakkan karena akan menumbuhkan pengaruh signifikan terhadap Masisir, baik pengaruh positif maupun negatif. Berbagai fenomena sosial yang diakibatkan oleh dekadensi moral dan intelektual hendaknya segera ditemukan tindakan prefentif dengan menetapkan pembentukan miliu yang tepat dan yang disepakati demi terciptanya manusia Indonesia yang seutuhnya. Realita yang beredar di seputar kita menunjukkan bahwa regenerasi yang menghasilkan keanekaragaman Masisir menceraiberaikan tatanan hidup yang mengantarkan kita ke ambang kehancuran. Dan yang harus kita sadari bahwa kita perlu mencapai kata sepakat dalam pembentukan nilai-nilai normatif yang selama ini menjadi perdebatan berkepanjangan. Karena apabila hal ini kita tepis, akan berdampak pada iklim anti menghargai perbedaan, anti demokratis dan anti mengedepankan dialog dalam musyawarah dan lain-lain. Salah satu solusi yang perlu ditawarkan adalah pendekatan deep dialogue dan critical thinking sebagai alternatif penyatuan visi dan misi setiap elemen yang diharapkan dapat menyentuh setiap nafas kehidupan Masisir demi tercapainya stabilitas peningkatan intelektual dan moral Masisir yang diharapkan. Dialog yang diketengahkan pun harus disadari pemahaman world-view terhadap nilai-nilai religius, etika, dan moral dalam diri setiap Masisir serta tidak mengedepankan prinsip diskusi debatable. Tak hanya itu, langkah lain yang perlu kita bentuk adalah sistem dialog yang menghasilkan wacana analitis baik mengandung nilai positif maupun negatif. Yang positif perlu kita fikirkan untuk kemudian kita laksanakan. Yang negatif perlu kita luruskan dan mengarahkannya ke arah yang positif di tengah masyarakat kita yang sangat pluralistik. Semoga kita mampu menjadi sosok-sosok mahasiswa yang tidak hanya memiliki rasa tanggungjawab terhadap amanah kehidupan, tetapi juga mampu dibanggakan oleh bangsa Indonesia demi tercapainya umat bersinergi untuk kejayaan negeri.

Penulis adalah Mahasiswi Fak. Syari'ah Islamiyah, Tk. III 2007-2008, Universitas al-Azhar Cairo dan Mahasiswi Fak. Usuluddin, Tk. III 2007-2008, Universitas al-Azhar Cairo